Yogyakarta, 5 Mei 2026 – Peneliti dari Universitas Gadjah Mada kembali menegaskan kontribusinya dalam penguatan tata kelola pemerintahan melalui publikasi ilmiah terbaru. Studi yang terbit di Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JSP) ini mengkaji mekanisme psikologis yang mendasari perilaku karyawan sektor publik sekaligus mendukung agenda global Sustainable Development Goal 16 tentang kelembagaan yang kuat, transparan, dan akuntabel.
Penelitian yang dilakukan oleh Arbania Fitriani, Wihana Kirana Jaya, Sumaryono, Reni Rosari, dan Diana Fajarwati ini berjudul “Navigating Bureaucratic Challenges: Investigating the Interplay of Psychological Factors and Positive Outcomes in Public Sector Performance”. Penelitian ini menguji peran kepemimpinan birokrasi (Bureaucratic Leadership / BL) dalam memoderasi hubungan antara motivasi pelayanan publik (Public Service Motivation / PSM) dan keterikatan kerja (Work Engagement / WE).
Menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM), studi ini melibatkan 2.853 pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa keterikatan kerja menjembatani hubungan antara motivasi pelayanan publik dengan komitmen organisasi afektif serta perilaku kerja inovatif. Selain itu, kepemimpinan birokrasi juga terbukti memoderasi hubungan antara motivasi pelayanan publik dan keterikatan kerja. Artinya kepemimpinan birokrasi yang mampu menciptakan transparansi dalam pelaksanaan aturan administratif memungkinkan karyawan sektor publik untuk lebih fleksibel dalam mengambil keputusan di pekerjaan sehari-hari.
Wakil Dekan Bidang SDM, Keuangan, dan Aset Fakultas Psikologi UGM, Sumaryono, yang juga merupakan peneliti anggota, menegaskan bahwa temuan ini relevan dengan upaya reformasi birokrasi di Indonesia.
“Penguatan institusi publik sebagaimana ditekankan dalam SDG 16 tidak hanya bergantung pada regulasi dan struktur organisasi, tetapi juga pada kualitas psikologis individu di dalamnya. Work engagement dan motivasi pelayanan publik menjadi fondasi penting bagi birokrasi yang responsif dan berintegritas,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sumaryono menjelaskan bahwa penelitian ini memperluas penerapan model Job Demands–Resources (JD-R) dalam konteks sektor publik Indonesia.
“Kami menemukan bahwa work engagement berperan sebagai mekanisme kunci yang menghubungkan motivasi individu dengan output organisasi. Ini penting dalam mendorong inovasi dan efektivitas birokrasi, yang pada akhirnya berkontribusi pada penguatan institusi publik,” jelasnya.
Lebih lanjut, penelitian ini merekomendasikan perlunya memperkuat praktik kepemimpinan birokrasi dan memupuk lingkungan kerja yang dapat menerjemahkan motivasi intrinsik karyawan menjadi komitmen dan inovasi yang nyata. Pendekatan yang mengintegrasikan aspek psikologis dinilai mampu mempercepat terwujudnya reformasi birokrasi yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Kontribusi ini sejalan dengan komitmen UGM dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, terutama dalam memperkuat institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan sebagaimana diamanatkan dalam SDG 16.
Penata: Fauzi
Editor: Zufar
*Foto Diana Fajarwati, S.T, M.S.M., telah dimodifikasi menggunakan alat AI