Yogyakarta, 31 Agustus 2026 — Perkembangan media sosial telah mengubah cara masyarakat menyampaikan penilaian terhadap kinerja lembaga publik. Opini negatif yang berkembang di media sosial tidak hanya menjadi tantangan bagi reputasi organisasi, tetapi juga berpotensi memengaruhi sikap, motivasi dan perilaku aparatur dalam menjalankan tugas pelayanan publik.
Hal tersebut menjadi perhatian dalam penelitian Muhammad Royhan, Ely Susanto, S.IP., MBA., Ph.D., dan Rahmat Hidayat, S.Psi., M.Sc., Ph.D., yang mengkaji hubungan antara opini negatif publik di media sosial dengan motivasi pelayanan publik (Public Service Motivation/PSM) dan perilaku karyawan pada aparatur sipil negara di Indonesia.
Penelitian berjudul “Social Media Threat and Organizational Justice: Impacts on Public Service Motivation and Behavior in Public Service” berangkat dari pentingnya public service motivation sebagai salah satu konsep dalam pengelolaan sumber daya manusia sektor publik. Meskipun demikian, faktor-faktor yang membentuk dan mempertahankan motivasi tersebut di zaman keterbukaan informasi masih belum sepenuhnya dipahami dalam literatur.
Untuk menguji hubungan tersebut, penelitian menggunakan desain eksperimen yang melibatkan 217 aparatur sipil negara. Peneliti memberikan perhatian khusus pada bagaimana aparatur merespons opini publik negatif di media sosial serta bagaimana persepsi terhadap keadilan organisasi berkaitan dengan motivasi untuk melayani kepentingan publik.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sentimen negatif masyarakat di media sosial tidak secara signifikan menurunkan public service motivation (PSM) aparatur. Temuan ini menunjukkan bahwa motivasi aparatur untuk memberikan pelayanan publik tidak serta-merta melemah ketika menghadapi tekanan atau penilaian negatif dari masyarakat di ruang digital.
Sebaliknya, persepsi terhadap keadilan organisasi memiliki hubungan positif dengan PSM. Aparatur yang memandang organisasinya memberikan perlakuan dan proses yang adil cenderung menunjukkan tingkat motivasi pelayanan publik yang lebih tinggi.
Namun, penelitian ini tidak menemukan bukti bahwa persepsi terhadap keadilan organisasi memperkuat atau memperlemah hubungan antara opini publik negatif dan PSM. Dengan kata lain, persepsi terhadap keadilan organisasi berkaitan dengan peningkatan motivasi aparatur, tetapi tidak terbukti menjadi faktor yang memoderasi pengaruh ancaman reputasi eksternal terhadap motivasi tersebut.
Menariknya, penelitian menemukan bahwa ancaman reputasi dari luar organisasi dapat memengaruhi preferensi perilaku aparatur. Ketika menghadapi ancaman reputasi, aparatur cenderung memilih mengalihkan fokus mereka kepada program-program yang selaras dengan kepentingan umum dan tujuan institusi.
Temuan ini memperlihatkan bahwa respons aparatur terhadap kritik publik tidak selalu berbentuk penurunan motivasi. Dalam kondisi tertentu, tekanan eksternal justru dapat mendorong proses penyesuaian kognitif dan perilaku agar tindakan yang dilakukan semakin selaras dengan kepentingan masyarakat dan tujuan organisasi.
Selain itu, masa kerja dalam organisasi berhubungan positif dengan PSM maupun perilaku yang berorientasi pada pencapaian tujuan. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa pengalaman dan lamanya seseorang berada dalam organisasi dapat menjadi salah satu faktor yang berkaitan dengan penguatan motivasi pelayanan publik serta kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan tujuan institusi.
Penelitian ini memberikan perspektif baru dalam memahami bagaimana aparatur sektor publik menghadapi tekanan reputasi yang muncul melalui media sosial. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara opini publik, motivasi pelayanan, keadilan organisasi, dan perilaku aparatur bersifat lebih kompleks daripada sekadar asumsi bahwa kritik negatif akan menurunkan motivasi.
Dalam konteks administrasi publik yang semakin terdigitalisasi, media sosial menjadi ruang penting bagi interaksi antara masyarakat dan institusi pemerintah. Karena itu, pemahaman terhadap respons psikologis dan perilaku aparatur menjadi semakin penting dalam merancang strategi pengelolaan sumber daya manusia sektor publik.
Hasil penelitian ini juga menegaskan pentingnya faktor psikologis dan kelembagaan dalam mempertahankan motivasi aparatur. Membangun lingkungan organisasi yang dipersepsikan adil, sekaligus memperkuat orientasi terhadap kepentingan publik dan tujuan institusi, dapat menjadi bagian penting dari strategi pengelolaan aparatur ketika organisasi menghadapi tekanan reputasi di ruang digital.
Secara lebih luas, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian administrasi publik dengan menunjukkan bahwa ancaman reputasi dari media sosial dapat memicu mekanisme adaptasi kognitif dan perilaku pada aparatur. Temuan tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi organisasi sektor publik dalam mengelola reputasi, menjaga motivasi pegawai, dan memastikan kualitas pelayanan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Editor: Zufar
Penata: Fauzi