Dosen Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada (UGM), Pradytia Putri Pertiwi, S.Psi., Ph.D., menegaskan bahwa memperluas jangkauan sistem peringatan dini tidak selalu berarti pesan tersebut sampai, diterima, dipahami, dan direspons dengan tindakan yang tepat oleh semua masyarakat di area terdampak. Hal itu ia sampaikan saat menjadi narasumber dalam webinar Reaching the Last Mile pada Selasa (9/6).
Webinar ini merupakan bagian dari Global Disaster Preparedness Center (GDPC) Research Grants Program, yang menampilkan temuan dari 15 penelitian berbasis komunitas di 14 negara, dengan dukungan UK International Development dari pemerintah Inggris.
Program ini menyoroti adanya kesenjangan sistem peringatan dini, di mana sebagian masyarakat tidak tercakup secara merata dan pesan peringatan yang tidak selalu diikuti dengan tindakan perlindungan yang efektif.
“Isu akses terhadap informasi dan kapasitas untuk bertindak tidak hanya terkait ketersediaan informasi, tetapi juga kondisi struktural yang memengaruhi penyandang disabilitas,” ujar Pradytia.
Pada sesi ini, fokus diskusi adalah structural exclusion, yaitu bagaimana sistem peringatan dini sering meninggalkan masyarakat tidak hanya karena faktor geografis, tetapi juga karena desain dan metode penyampaian peringatan itu sendiri. Dalam sesi tersebut, Pradytia berbagi hasil penelitian tentang sistem peringatan dini yang inklusif bagi penyandang disabilitas, khususnya di desa-desa sekitar gunung berapi di Yogyakarta.
“Jaringan sosial merupakan jalur hidup bagi mereka,” kata Pradytia. Ia menjelaskan bahwa kepercayaan menjadi infrastruktur penting dalam sistem peringatan dini. Sebagian besar warga mendapatkan informasi melalui jaringan sosial yang menutup kekurangan dari sistem formal.
Namun, terdapat keterputusan antara peringatan dini dan tindakan. “Ketika masyarakat menerima informasi tetapi tidak cukup jelas untuk bisa bertindak, hal itu tidak memberikan mereka keyakinan untuk melakukan evakuasi,” tutur Pradytia.
Menurut Pradytia, efektivitas peringatan dini tidak hanya ditentukan oleh penyampaian informasi, tetapi juga kemampuan masyarakat untuk bertindak, yang dipengaruhi oleh stigma, akses terhadap sumber daya, dukungan sosial, dan kepercayaan psikologis.
Pradytia menekankan pentingnya memasukkan perspektif disabilitas secara sistematis dalam pedoman dan perencanaan peringatan dini, bukan sekadar menyesuaikan aksesibilitas di akhir.
“Inklusi bukan sekadar menyesuaikan infrastruktur agar dapat diakses, tetapi juga memperkuat modal sosial melalui jaringan sosial, yang sama pentingnya dengan infrastruktur fisik itu sendiri,” ujar Pradytia.
Dalam pelaksanaanya, Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD) berperan penting dalam meningkatkan legitimasi dan kepercayaan terhadap peringatan. Hal tersebut dilakukan dengan mengadakan tata kelola partisipatif, di mana penyandang disabilitas diberi peran kepemimpinan dalam perencanaan sistem peringatan dini.
Selain itu, sistem komunikasi modern dan tradisional harus berjalan berdampingan. Sirene resmi dapat dipadukan dengan metode lokal yang dipercaya masyarakat, seperti panggilan dari masjid atau genderang bambu, agar pesan peringatan tersampaikan secara efektif.
Webinar ini membuka wawasan baru tentang pentingnya inklusi dalam mitigasi bencana. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efektivitas peringatan dini, tetapi juga mendorong seluruh anggota masyarakat, termasuk kelompok rentan, agar memiliki kesempatan untuk bertindak dan terlindungi.
Tonton selengkapnya di YouTube!
Penulis: Arrasya Aninggadhira
Editor: Erna Tri Nofiyana