Hal yang melatarbelakangi workshop ini adalah adanya kebutuhan riil masyarakat terhadap pelayanan psikolog yang mudah dan terjangkau, salah satunya melalui PUSKESMAS (Pusat Kesehatan Masyarakat). Namun hal ini menjadi sulit terealisir karena selama ini psikolog tidak termasuk dalam daftar tenaga kesehatan yang bernaung di bawah Department Kesehatan. Fakultas Psikologi telah melakukan pilot study penempatan psikolog di puskesmas sejak tahun 2004 di puskesmas-puskesmas di bawah Dinkes Sleman. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelayanan yang dilakukan oleh psikolog di puskesmas, masyarakat, profesi lain maupun dinkes merasakan manfaat yang signifikan dan kemajuan dalam hal penanganan kesehatan mental di masyarakat. Sebagai salah satu tolok ukurnya, permintaan penempatan psikolog di Kabupaten Sleman terus meningkat, dari yang semula 6 psikolog untuk 6 puskesmas pada tahun 2004, hingga meningkat menjadi 24 psikolog di 24 puskesmas pada tahun 2008.
Selain untuk menyebarluaskan pengalaman penempatan psikolog yang disampaikan oleh dr. Sunartono, M.Kes (mantan Ketua Dinkes Sleman), workshop ini antara lain bertujuan untuk mendiskusikan secara lintas disiplin dan lintas perspektif tentang kesehatan mental masyarakat diantara para pemegang peranan kunci dalam kesehatan mental masyarakat. Selain itu juga untuk menegaskan posisi penting psikolog dalam sistem kesehatan masyarakat.
Dalam keynote speech nya, Prof Harry Minas memaparkan pandangannya bahwa ada 2 alasan mengapa psikolog diharapkan dapat menjadi bagian integral dari sistem kesehatan masyarakat. Alasan yang pertama adalah karena jumlah psikolog yang banyak di Indonesia, sehingga akan menjadi kekuatan yang signifikan untuk memajukan kesehatan mental di Indonesia jika dapat diintegrasikan ke dalam sistem kesehatan. Alasan kedua adalah karena kompetensi psikolog yang luas, mulai dari terapi individu hingga intervensi komunitas. Pemaparan ini sejalan dengan makalah tentang kompetensi psikolog yang disajikan oleh Prof. Dr. Johana Endang Prawitasari (dosen senior di Fakultas Psikologi UGM). Prof Harry juga menekankan bahwa upaya mewujudkan kesehatan mental masyarakat bukan hanya tanggung jawab psikolog klinis, namun peran psikolog industri/organisasi, sosial, pendidikan dan lainnya sangat diperlukan.
Prof Laksono Trisnantoro, Direktur PMPK juga bertindak sebagai penyaji makalah. Dalam kesempatan ini beliau memaparkan tentang pentingnya psikolog berada dalam sistem kesehatan mental masyarakat dan menekankan adanya trust antar profesi dalam kesehatan mental untuk mendukung realisasi cita-cita ini. Di samping itu peran asosiasi, dalam hal ini HIMPSI (Himpunan Psikologi Indonesia), sangat diperlukan. Hal ini ditanggapi oleh Ketua HIMPSI, Dra. Retno Suhapti, SU, MA, yang juga merupakan penyaji makalah bahwa saat ini HIMPSI sudah menempuh langkah-langkah formalisasi psikolog klinis di Department Kesehatan. Langkah panjang tersebut sudah hampir selesai, meskipun masih menemui berbagai kendala.
Setelah mendengarkan pemaparan dari keynote speaker dan presenter panel, sekitar 100 orang peserta yang hadir dari berbagai kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya ini dikelompokkan menjadi 8 kelompok menurut profesi dan jabatan. Dalam kelompok mereka mendiskusikan tentang langkah-langkah, saran dan masukan terhadap keberadaan psikolog dalam sistem kesehatan masyarakat. Hasilnya antara lain, kelompok psikiater memberikan masukan tentang pola kerjasama psikolog dan psikiater, serta sistem rujukan, kelompok psikolog akademisi memberikan masukan tentang kurikulum dan metode untuk mendidik para calon psikolog agar memenuhi kompetensi yang dibutuhkan masyarakat. Diskusi kelompok dari perwakilan Dinkes kabupaten/kotamadya di DIY menjadi menarik karena dinkes lain, seperti Dinkes Kotamadya Yogyakarta menyatakan ingin bekerjasama dengan Faklutas Psikologi UGM dalam hal penempatan Psikolog seperti yang telah dilakukan di Sleman.